Pemberian Sanksi Tidak Menyejukkan

Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Ketua KONI Rita Subowo, dan Ketua Normalisasi PSSI Agum Gumelar (kiri ke kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi X di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa (24/5) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemberian sanksi disiplin kepada para pemilik suara yang dinilai mengacaukan Kongres PSSI pada 20 Mei berpotensi memperumit masalah di tengah situasi saat ini yang belum kondusif. Semua pihak diharapkan menjaga situasi tetap tenang supaya proses pendekatan ke semua pihak yang dilakukan pemerintah menghasilkan titik temu.

Wacana supaya Komite Normalisasi (KN) PSSI menjatuhkan sanksi disiplin kepada para pemilik suara yang dinilai mengacaukan kongres mengemuka dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Komisi X DPR dan KN, KONI/KOI, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Selasa malam hingga Rabu (25/5/2011) dini hari.

Anggota Komisi X menilai, tindakan pendisiplinan itu untuk menjamin kongres berikutnya tidak menemui jalan buntu. Ketua KN Agum Gumelar menjelaskan, langkah-langkah penegakan disiplin itu sedang berjalan.

”Saran Bapak dan Ibu tadi bahwa dari kejadian kemarin sepatutnya mereka yang melakukan tindakan tidak senonoh dan melanggar disiplin dikenai sanksi oleh Komisi Disiplin. Nah, ini dalam proses, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, kalau nanti ada sanksi dari Komisi Disiplin kepada mereka yang patut diberi sanksi karena ketidakdisiplinannya, mohon hal ini didukung oleh Komisi X,” ujar Agum.

Menteri Pemuda dan Olahraga Andi A Mallarangeng berpendapat, dalam kondisi saat ini, sebaiknya semua pihak menjaga situasi tidak semakin panas. Saat ini pemerintah melakukan pendekatan ke semua pihak yang terkait dengan kisruh PSSI. Jadi, perlu situasi menyejukkan supaya tercapai titik temu.

”Setiap organisasi berhak menegakkan disiplin organisasinya. Namun, mohon dalam konteks sekarang ini, ketika kami sedang menjalankan pendekatan-pendekatan agar kongres lanjutan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip FIFA, kami membutuhkan suasana yang menyejukkan supaya titik-titik temu itu didapatkan,” ujar Andi.

Mengobrol saja

Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairul Azwar menegaskan, penegakan disiplin itu fleksibel. Pada intinya, kongres selanjutnya bisa berjalan lancar dan kejadian seperti sebelumnya tidak terulang.

”Saya minta Pak Agum juga jangan membuat suasana yang tidak dikehendaki oleh Pak Menteri tadi. Begitu saja. Mengobrol saja baik-baik,” tutur Rully.

Jika KN kembali diberi mandat oleh FIFA untuk menggelar kongres, Agum meminta jaminan dari pemerintah agar semua pihak ditekankan untuk mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan FIFA. ”Jangan menentang keputusan FIFA,” kata Agum.

Menpora menilai, begitu kongres dibuka, pemerintah harus mundur. Pemerintah hanya bisa memastikan proses-proses sebelum kongres berjalan dengan baik.

”Kalau pemerintah yang menjadi pimpinan sidang, pemerintah menjamin. Kalau pemerintah bukan pimpinan sidang, kami tidak bisa menjamin,” ujar Andi. (ANG)

Sanksi FIFA Tak Berarti Kiamat

Aktivis Asosiasi Suporter Indonesia melakukan aksi teatrikal saat mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, Jumat (21/1/2011). Mereka mendukung langkah KPK untuk mengusut dugaan korupsi di Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia tidak perlu khawatir dengan sanksi yang dijatuhkan FIFA terkait dengan intervensi pemerintah terhadap PSSI. Banyak negara menerima sanksi FIFA, tetapi justru mampu membenahi pengelolaan sepak bola mereka.

Menurut Menteri Pemuda dan Olahraga Andi A Mallarangeng, banyak negara  menerima sanksi FIFA karena pemerintah mereka mengintervensi federasi sepak bola. Sanksi FIFA bukan sesuatu yang baru dan sudah terjadi berkali-kali di berbagai negara, tetapi selalu ada jalan keluarnya.

Andi mengungkapkan hal itu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR, Senin (28/2/2011). Rapat dipimpin Ketua Komisi X DPR Mahyuddin. "FIFA memang bisa memberi sanksi, tetapi juga selalu terbuka untuk bernegosiasi, berdiskusi, dan berkomunikasi untuk mencari jalan keluar,” ujarnya.

Andi menegaskan siap memberikan penjelasan kepada FIFA tentang peringatan yang diberikan pemerintah kepada PSSI. ”Kalau pemerintah mengambil tindakan, itu baru namanya intervensi. Kalau baru peringatan, tidak masalah,” kata Andi.

Sementara itu, Komisi X DPR menyampaikan beberapa kesimpulan atas penjelasan Menteri Pemuda dan Olahraga, antara lain mendesak pemerintah bersikap bijaksana dan tegas tanpa mengorbankan kepentingan nasional. DPR meminta pemerintah melalui KONI/ KOI agar berkomunikasi dengan FIFA soal kongres PSSI dan menjelaskan posisi pemerintah terkait dengan masalah PSSI. Pemerintah juga harus mengklarifikasi surat teguran FIFA.

Anggota Komisi X DPR, Angelina Sondakh, mengutarakan, masalah PSSI telah mengganggu persiapan tim nasional untuk menghadapi SEA Games 2011 dan  prakualifikasi Olimpiade 2012. "Pemerintah harus lebih tegas. Setiap hari terjadi demonstrasi yang mengganggu keamanan dan kenyamanan," kata Angelina.

Anggota Komisi X DPR, Utut Adianto, menambahkan, hal wajar jika pemerintah mencampuri urusan PSSI karena PSSI mendapat bantuan pemerintah.

Kongres ditunda

Komite Eksekutif PSSI memutuskan menunda pelaksanaan kongres pemilihan ketua umum karena, berdasarkan keputusan Komite Banding, tidak ada calon yang bisa dipilih. Jadwal dan lokasi kongres belum diputuskan karena masih menunggu keputusan FIFA, apakah menjatuhkan sanksi kepada PSSI atau tidak.

"Komite Eksekutif memutuskan, sampai saat ini tahapan kongres tidak bisa diteruskan karena tidak ada calon untuk dipilih," ujar Ketua Umum PSSI Nurdin Halid di Kantor PT Liga Indonesia, Kuningan, Jakarta.

Nurdin didampingi oleh Presiden Direktur PT Liga Indonesia Andi Darussalam Tabusalla, Sekretaris Jenderal PSSI Nugraha Besoes, serta anggota Komite Eksekutif PSSI, Muhammad Zein dan Togar Manahan Nero. ”Padahal, kongres ini untuk memilih ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota Komite Eksekutif. Maka, Komite Eksekutif memutuskan tidak ada calon,” ujar Nurdin.

Komite Eksekutif PSSI, menurut Nurdin, juga menunda penyelenggaraan kongres. Jadwal kongres belum bisa dipastikan karena menunggu arahan FIFA. Pemunduran jadwal kongres harus memperoleh persetujuan FIFA. Keputusan Komite Eksekutif PSSI ini langsung dikirimkan ke FIFA, Senin malam.

”Kami juga meminta kepada FIFA tidak menjatuhkan sanksi kepada PSSI. Kami tidak mau berandai-andai dan terus berjuang supaya tidak dijatuhi sanksi," ujar Nurdin.

Mengenai proses pencalonan menyusul pemunduran kongres, Nurdin menilai ini adalah hal baru dan akan menunggu arahan FIFA. Ia juga menolak menjawab apakah akan mencalonkan kembali dalam kongres nanti. "Pertanyaan itu tidak berkaitan dengan materi konferensi pers," ujar Nurdin.

Mosi tidak percaya

Nurdin juga tidak menanggapi pertanyaan soal gerakan 83 pemilik suara yang menyatakan mosi tidak percaya terhadap PSSI di Jakarta, Senin petang. "Itu urusan di sana (baca: yang membuat pernyataan)," ujar Nurdin.

Sekretaris Jenderal PSSI Nugraha Besoes mengaku belum bisa berkomentar banyak karena belum tahu keabsahan perwakilan pemilik-pemilik suara yang menyatakan mosi tidak percaya itu. Pemilik suara yang sah adalah ketua umum serta sekretaris umum klub dan pengurus provinsi. ”Kami melihat dahulu surat itu dan melihat apakah yang bertanda tangan ketua umum atau sekretarisnya,” ujar Besoes.

Mengenai kemungkinan duduk bersama dengan pemerintah, Nurdin menunggu undangan dari Menteri Pemuda dan Olahraga untuk membahas masalah yang berkembang saat ini. ”Kami menunggu undangan Menteri Pemuda dan Olahraga untuk membahas masalah ini,” ujar Nurdin. (ANG/HLN/WAD)