Toisutta Bantah Diperintah SBY Jadi Ketum

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal George Toisutta membantah tudingan yang menyebutkan dirinya diperintah oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi Ketua Umum PSSI periode 2011-2015. Menurutnya, tudingan tersebut hanyalah sebuah pembodohan bagi masyarakat.

"Saya tentara. Tidak ada politik praktis di tentara, apalagi bermain poltik. Isu itu pembohongan dan pembodohan masyarakat. Jadi, tidak ada presiden manggil saya. Ngapain Presiden ngurusin Ketua PSSI. Kan ada Menpora. Itu pendapat orang yang menyudutkan," papar Toisutta kepada wartawan di Gedung DPR, Senin (4/4/2011).

Toisutta juga membantah jika dirinya disebut aktor di balik demonstrasi yang menentang kepengurusan PSSI di bawah rezim Nurdin Halid. Ia justru menilai, apa yang terjadi adalah wujud ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja PSSI.

"Tolong jangan dibilang karena ada saya, ada demo. Ngapain? Anda lihat asrama tentara rusak, bobrok, enggak karuan. Daripada uangnya dikasih orang demo, mending memperbaiki asrama tentara. Saya masih waras. Itu akumulasi ketidakpuasan. Contohnya, Aremania punya lagu makian buat PSSI. Sudah tiga tahun lalu dinyanyikan. Kalau kita cerdas, itu bentuk akumulasi ketidakpuasan," bebernya.

Lebih lanjut, Toisutta berpendapat, penyebab ketidakpuasan masyarakat kepada PSSI karena induk organisasi sepak bola tertinggi di Indonesia itu tidak pernah memperbaiki sistem yang memang rusak. Dengan ada perbaikan sistem yang ada di tubuh PSSI, Toisutta yakin PSSI akan lebih bagus di masa yang akan datang.

"Sistem yang harus dibagusi. Makanya, saya bilang kepada teman-teman di PSSI agar mereka kalau mau kongres, jangan pilih ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota komite eksekutif. Yang pertama dibicarakan adalah program apa yang akan dilakukan. Kalau itu dilakukan, ke depannya PSSI pasti bagus," paparnya.

Besoes: Jabatan Ketum Tak Boleh Diintervensi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PSSI Nugraha Besoes menegaskan jabatan Ketua Umum PSSI tidak boleh mendapatkan intervensi dari pemerintah. Menurutnya, hal itu dilarang dalam sepak bola karena melanggar statuta FIFA.

Seperti diberitakan sebelumnya, Besoes bersama Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid bertemu Komisi X DPR untuk melakukan rapat dengar pendapat. Dalam kesempatan ini, Besoes berusaha keras memberikan penjelasan panjang lebar mengenai persoalan Ketua Umum PSSI.

Seperti diberitakan, dalam beberapa hari terakhir gelombang yang menuntut Nurdin turun berlangsung begitu kencang. Demo-demo menuntut Nurdin turun terjadi di berbagai kota. Hal itu juga memicu komentar dari Menteri Pemuda dan Olah Raga Andi Mallarangeng, yang kemudian dinilai sebagai campur tangan pemerintah oleh PSSI.

"Dalam kepengurusan sepak bola tidak ada yang disebut demisioner. Ending-nya adalah sesuai masa jabatan. Pada saat nanti kongres menunjuk ketum, automatically merekalah nanti yang bakal mengambil-alih," tegas Nugraha.

Menurut Nugraha, jika intervensi dibiarkan maka Indonesia bisa terkena sanksi FIFA. "Ingat kita nanti ada SEA Games. Kalau sanksi ini dijatuhkan, kita tak akan bisa berlaga di SEA Games. Juga ada laga Pra Olimpiade. Parahnya lagi negara-negara lain tak mau bertanding dengan kita. Contohnya Brunei yang sampai sekarang masih kena hukuman, sudah hampir 3 tahun," ujar Besoes.

Penulis: Jonathan Pandapotan   |   Editor: A. Wisnubrata   |   Loading...